Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS., menyampaikan bahwa pangan lokal merupakan jawaban bagi Indonesia dalam membangun kedaulatan pangan.

“Jadi, kita bukan lagi bicara prospek (pangan lokal dalam kedaulatan juga juga ketahanan pangan). Itu (pangan lokal) justru jawaban bagaimana kita dapat berdaulat pangan,” ujar Andreas saat dihubungi ANTARA pada area Jakarta, Senin.

Meskipun begitu, kata dia melanjutkan, rakyat di area tempat Tanah Air belum sepenuhnya mengonsumsi pangan lokal sebagai pangan pokok. Menurut dia, masyarakat cenderung mengonsumsi pangan lokal sebagai camilan. 

Andreas mengatakan masyarakat Indonesia justru menggunakan gandum yang digunakan yang disebut diperoleh dari impor sebagai pangan pokok.

“Penggunaan pangan lokal sebatas camilan, umbi-umbian singkong, ataupun yang digunakan lain dijadikan camilan, bukan pangan pokok. Di Papua, dulu sagu sebagai pangan pokok, sekarang sudah enggak ada,” kata pengamat pertanian itu.

Oleh dikarenakan itu, menurut Andreas, ke depannya perlu ada political will atau kemauan urusan urusan politik dari pembuat kebijakan dalam menggalakkan pengaplikasian pangan lokal sebagai pangan pokok. Contohnya, pemerintah dapat menimbulkan kebijakan optimalisasi anggaran seperti pada Kementerian Pertanian untuk pengembangan komoditas pangan lokal.

Dia menekankan sudah saatnya pengembangan pangan lokal tiada ada cuma sebatas wacana ataupun kampanye lalu tindakan seremonial seperti menyumbangkan padi lalu sorgum.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi berpendapat untuk membangun kedaulatan lalu ketahanan pangan dalam tempat Indonesia, pemerintah perlu menggerakkan produktivitas pengolahan pangan lokal dengan mengedepankan pemakaian bibit unggul serta teknologi pertanian.
Dia memperlihatkan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, pangan lokal Indonesia, yakni singkong dapat diolah menjadi pangan bergizi tinggi seperti tepung modified cassava flour (mocaf).

Sejalan dengan itu, Azizah pun merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap penyetoran modal serta juga menyebabkan regulasi yang dimaksud memfasilitasi penyetoran modal dalam bidang pertanian itu demi mempercepat adopsi teknologi pertanian dalam Indonesia.

“Harapannya, adopsi teknologi sebagai salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia," kata Azizah.